BENGKAYANG-Dalam kunjungan kerja di Bengkayang, Kepala BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, menyoroti tata kelola pemerintahan yang masih rendah. Harahap menekankan perlunya perhatian dari semua lini pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab Inspektorat. Skor tata kelola yang rendah pada tahun 2023, termasuk SAKIP, SPIP, IEPK, MRI, dan MCP, menunjukkan adanya PR yang perlu ditingkatkan.
Pertumbuhan ekonomi, cakupan layanan, tingkat kemiskinan, serta isu-isu makro lainnya seperti IPM, menjadi fokus evaluasi. Harahap memandang pentingnya manajemen risiko yang dipimpin Bappeda, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Menurutnya, tata kelola yang baik akan memberikan nilai langsung kepada masyarakat.
Dalam pengawasan terhadap sektor pariwisata, BPKP menemukan potensi tidak efektif dan tidak efisien pada nilai total APBD. Evaluasi menyoroti ketidaktepatan indikator di level program dan kegiatan, perencanaan yang tidak memperhatikan ASB, serta infrastruktur pariwisata yang belum memadai. Harahap menekankan perlunya tindak lanjut serius terhadap temuan ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Yustianus, mengharapkan dukungan BPKP dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Kolaborasi dengan BPKP diharapkan dapat membantu mencapai visi misi bupati, sambil memohon bimbingan terutama terkait SAKIP hingga SPIP.
Dalam hal pengawasan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang, diwakili oleh Antonius Freddy Romy, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan BPKP, SPIP, dan APIP. Program kerja tahunan Inspektorat mencakup pemberian quality assurance, consulting services, dan early warning system. Romy mengapresiasi dukungan BPKP dalam optimalisasi pengawasan intern di Kabupaten Bengkayang.
Keseluruhan, kunjungan ini menyoroti tantangan tata kelola pemerintahan di Bengkayang, mengajukan evaluasi tajam terhadap berbagai aspek, dan menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai good governance yang diinginkan.
(MLS)