JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan alasan di balik penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada upacara pelantikan AHY di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Februari 2024, Jokowi menegaskan bahwa AHY diberikan tugas penting yang meliputi penyelesaian sertifikat elektronik, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dan pemberian hak guna usaha (HGU) untuk carbon capture.
“Ketiga tugas tersebut berkaitan dengan target 120 juta PTSL dan 120 juta bidang tanah yang akan dimasukkan ke dalam PTSL,” terang Presiden Jokowi. Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN juga melibatkan pergantian posisi dari Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dengan penetapan AHY sebagai menteri ATR/BPN, Partai Demokrat tidak lagi berada dalam posisi oposisi. Jokowi mengungkapkan bahwa salah satu alasan penunjukan AHY adalah kemampuan manajerial yang dimilikinya, yang telah terbukti selama AHY bertugas sebagai anggota TNI dan Ketua Umum Partai Demokrat.
“Kemampuan manajerial AHY terlihat dari latar belakang pendidikannya, termasuk lulusan Akademi Militer (Akmil), Nanyang University, dan Harvard University, serta pengalaman dalam memimpin Partai Demokrat,” ungkap Jokowi. Hal ini menjelaskan kepercayaan pemerintah pada kemampuan AHY dalam mengelola Kementerian ATR/BPN.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pergantian kabinet selama sisa masa jabatan tahun 2024, Jokowi menyatakan bahwa keputusan tersebut akan ditentukan oleh kebutuhan. “Semuanya tergantung pada kebutuhan. Jika diperlukan, mengapa tidak?” ujarnya.
Penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pencapaian target-target penting dalam pengelolaan tanah dan ruang di Indonesia. Selain itu, komentar Presiden tentang kemungkinan pergantian kabinet menunjukkan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan demi menjaga efektivitas pemerintahan.
(FZ/011)