JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kebutuhan akan perbaikan tata kelola di sektor jasa keuangan (SJK) menyusul penilaian bahwa risiko korupsi semakin meningkat di Indonesia pada tahun 2023. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menggarisbawahi pentingnya penegakan integritas dalam menghadapi tantangan ini dalam acara Governansi Insight Forum di Jakarta.
Sophia menyoroti penurunan peringkat Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dan nilai indeks integritas dalam tiga tahun terakhir sebagai indikator meningkatnya risiko korupsi, termasuk di sektor keuangan. Dalam konteks ini, OJK memperkuat komitmen untuk memperbaiki tata kelola dan penegakan integritas di SJK.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat strategi penguatan dan penegakan integritas OJK, dengan langkah-langkah seperti diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja, pembangunan budaya integritas, dan perluasan sertifikasi ISO 37001 SMAP,” ujar Sophia.
Forum ini merupakan bagian dari Roadshow Governansi OJK yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Diskusi difokuskan pada praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas untuk menindaklanjuti rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diadakan oleh KPK setiap tahun.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari lembaga-lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan, turut menyuarakan komitmen mereka dalam upaya menanggulangi risiko korupsi. Dalam hasil SPI 2023, OJK berhasil meraih nilai di atas rata-rata nasional, mencerminkan tingkat risiko korupsi yang rendah di lembaga tersebut.
Dengan demikian, upaya OJK dan pihak terkait dalam memperkuat tata kelola dan penegakan integritas di sektor keuangan diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam perekonomian Indonesia..
(AS)