JAKARTA -Banjir yang melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta, khususnya di Tegal Alur, Jakarta Barat, menjadi sorotan utama Komisi D DPRD DKI Jakarta. Kondisi banjir yang tak kunjung surut dalam 24 jam terakhir menimbulkan keprihatinan, terutama karena dampaknya terhadap masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menyoroti penanganan banjir akibat cuaca ekstrem dan mendorong agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil. Ida menekankan perlunya pembangunan kolam tampungan, seperti waduk dan polder, untuk mempercepat proses penanganan banjir.
Menurut Ida, DKI Jakarta memerlukan banyak kolam tampungan agar rendaman air lebih cepat surut saat terjadi cuaca ekstrem. Dalam rapat kerja dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ida meminta agar pembangunan kolam tampungan dianggarkan dalam APBD 2025.
Namun, Ida juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari sampah yang dapat menyumbat drainase. Ia memandang bahwa kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting untuk mengantisipasi banjir di masa depan.
Saat ini, DKI Jakarta masih belum memiliki kolam tampungan yang memadai untuk mengatasi banjir akibat curah hujan tinggi. Meskipun pada tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Kamal, namun proyek tersebut terkendala masalah di lapangan.
Oleh karena itu, Ida mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejaksaan dapat mendampingi proses pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur penanganan banjir. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.
Sementara itu, genangan air di sejumlah wilayah Jakarta Barat masih menjadi perhatian, dengan sebanyak 9 RT masih terdampak banjir. Sebanyak 562 jiwa terpaksa bertahan di lokasi pengungsian. BPBD DKI Jakarta mencatat bahwa genangan air masih terjadi di 9 RT, yang merupakan 0,029% dari total RT di wilayah DKI Jakarta.
Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, langkah-langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi masalah banjir yang terus mengancam DKI Jakarta.
(K/09)