JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) telah menyetujui proposal pengalihan Flight Information Region (FIR) dari Singapura ke Indonesia.
“Saya sangat gembira bisa menyampaikan bahwa ICAO telah menyetujui pengalihan FIR dari Singapura ke Indonesia,” ujar Luhut saat dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Menurut Luhut, laporan mengenai persetujuan tersebut diterimanya saat menjalani pemulihan kesehatan di Singapura pada 11 Januari 2024 lalu.
Lebih lanjut, setelah 60 hari sejak penerbitan informasi terkait perubahan tersebut, wilayah udara Indonesia yang sebelumnya ditetapkan sebagai FIR Singapura akan kembali sepenuhnya menjadi FIR Indonesia.
Dengan resmi berlakunya pengalihan FIR, Luhut menyatakan bahwa kebijakan pelayanan jasa penerbangan yang diambil oleh pemerintah akan membuat ruang udara Indonesia semakin aman, kompetitif, dan atraktif bagi industri penerbangan sipil.
“Pengelolaan ruang udara Indonesia yang aman dan efektif akan memenuhi standar pelayanan jasa penerbangan sipil internasional,” tambahnya.
Selain pengalihan FIR, Luhut juga mengumumkan berlakunya perjanjian kerja sama pertahanan dan ekstradisi buronan antara Indonesia dan Singapura.
“Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Ketiga hal ini menjadi isu bilateral yang telah lama menjadi fokus perhatian kedua negara,” ujar Luhut.
Luhut menekankan pentingnya tidak mengesampingkan kepentingan nasional dalam menangani isu ini. Dia menegaskan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat hubungan bilateral dan menghormati kedaulatan kedua negara.
“Dalam menangani isu ini, saya selalu mengutamakan dialog dan komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk Menteri Senior Singapura Teo Che Hean,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah yang diambil, Luhut optimis bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura akan semakin kuat dan berdampak positif bagi kedua negara.
(K/09)