SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya tengah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Eri Cahyadi untuk tahun anggaran 2023. Para legislator mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan di Kota Pahlawan selama tahun lalu dalam rapat paripurna DPRD.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa pembahasan LKPj dilakukan setiap tahun setelah selesainya tahun anggaran, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi program pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan pada program-progam pro-rakyat.
“Pansus LKPj harus bekerja dengan cepat dalam waktu 30 hari untuk mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang akan diimplementasikan pada tahun 2024,” ujar Adi Rabu (27/3/2024).
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi program-program kerakyatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di kalangan wong cilik. Program pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan sosial, penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur, penanganan pengangguran, dan peningkatan sektor ekonomi kerakyatan menjadi fokus utama evaluasi DPRD Kota Surabaya.
Dalam upayanya mendorong pertumbuhan di masyarakat, DPRD Kota Surabaya juga akan membahas upaya Pemerintah Kota dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memperkuat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Dengan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, kita optimis pertumbuhan di Kota Surabaya akan semakin positif dan baik,” tambah Adi.
Pembahasan LKPj ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kota Surabaya untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali dan berkembang bagi seluruh masyarakatnya.
(K/09)