JAKARTA – Semarak Ramadan 2024 menjadi sorotan dengan fenomena war takjil yang meriah di media sosial, menyebabkan antusiasme yang tinggi tidak hanya dari umat Muslim tetapi juga dari masyarakat non-Muslim. Di tengah euforia ini, anggota DPR RI Komisi IX Fraksi PDIP Dapil Jateng III, Edy Wuryanto S.KP., M.Kep, memperhatikan dengan seksama dinamika yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan.
Edy memberikan sambutan positif terhadap fenomena war takjil, menyatakan bahwa ini menunjukkan semakin bertambahnya apresiasi terhadap bulan puasa di Indonesia. “Kerukunan umat beragama semakin meningkat dan menunjukkan solidaritas. Orang-orang, baik Muslim maupun non-Muslim, semakin banyak yang menantikan puasa dan takjil,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek budaya dan sosial, Edy juga menyoroti implikasi ekonomis dari fenomena ini. “Konsumsi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang naik menunjukkan bahwa kegiatan semarak Ramadan ini memperkaya kehidupan ekonomi kita,” tambahnya.
Namun, di tengah euforia semarak Ramadan, Edy juga menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dan minuman yang dijual, terutama di war takjil. Komisi IX DPR RI aktif memantau keamanan dan kualitas makanan yang beredar di pasar, dengan melakukan inspeksi di beberapa pasar untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan aman untuk kesehatan.
Dalam kunjungannya ke pasar-pasar, Edy mengungkapkan temuan penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dan Rodamin B dalam makanan. Ia menekankan perlunya intervensi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan semua makanan yang beredar di pasar memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Selain fenomena war takjil, Edy juga membahas pentingnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja menjelang hari raya. Ia menegaskan bahwa pembayaran THR adalah kewajiban bagi pemberi kerja dan dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
DPR RI Komisi IX mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur batas pembayaran THR paling lambat H-14 sebelum Lebaran, agar memberi cukup waktu bagi pekerja yang belum menerima THR untuk mengajukan keluhan dan memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan THR tepat waktu.
Dengan perhatian yang cermat terhadap berbagai aspek yang terjadi selama Ramadan, termasuk masalah ekonomi dan kesehatan, Edy Wuryanto menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa semarak Ramadan di Indonesia berlangsung dengan lancar dan bermakna bagi semua masyarakat.
(AS)