BANTEN -Sejumlah pemudik yang menghabiskan waktu hingga 10 jam mengantre di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, akhirnya meluapkan kekecewaan mereka kepada petugas pada Senin (8/4/2024) pagi. Protes tersebut terjadi di kantong parkir Dermaga 6 atau eksekutif sekitar pukul 11.00 WIB, menunjukkan situasi yang tegang dan frustrasi pemudik dalam menghadapi keterlambatan penyeberangan.
Salah satu pemudik, Yohan, mengekspresikan kekesalannya setelah mengantre sejak jam dua subuh. Meski telah menunggu dengan sabar, kendaraannya dan barisan mobil lainnya tetap tidak kunjung dimasukkan ke dalam kapal motor penyeberangan (KMP) yang seharusnya sudah sandar. “Mengantre dari jam dua subuh kita di Pelabuhan Merak katanya lewat eksekutif, sudah di sini belum berangkat-berangkat,” ungkap Yohan.
Kekecewaan semakin meluap ketika pemudik menyaksikan kendaraan lain, terutama bus, didahulukan untuk penyeberangan meskipun tiba belakangan. Yohan bahkan menuding bahwa kendaraan yang mendapat prioritas tersebut kemungkinan membayar sejumlah uang kepada petugas. Hal ini membuat pemudik merasa tidak diperlakukan adil dan menimbulkan perasaan frustrasi yang cukup besar di kalangan mereka.
Anton, seorang pemudik lainnya, juga merasakan ketidakadilan dalam penyeberangan tersebut. Menurutnya, petugas seharusnya memberikan prioritas kepada pemudik yang sudah mengantre terlebih dahulu dan memberi perlakuan yang adil. Namun, situasi di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana pemudik yang telah mengantre lama justru tidak didahulukan dalam penyeberangan.
Situasi yang tegang akhirnya diatasi oleh seorang petugas kepolisian yang mencoba menenangkan pemudik yang kesal dan frustasi. Namun, belum ada penjelasan resmi dari otoritas Pelabuhan Merak terkait kendaraan yang tidak kunjung diseberangkan, menambah ketidakpastian dan ketegangan di antara pemudik.
Kejadian ini mencerminkan tantangan besar dalam mengelola arus mudik yang padat di pelabuhan utama seperti Merak. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara petugas, pemudik, dan otoritas terkait untuk menghindari situasi yang memicu kekecewaan dan protes di masa-masa krusial seperti arus mudik Lebaran.
(K/09)