JAKARTA -Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa MenPAN RB Azwar Anas melaporkan kepada partai tentang intimidasi hukum yang dialami oleh istrinya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hal ini terungkap dalam konteks pembahasan tentang keberlanjutan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024.
Menurut Hasto, Ipuk mengalami pemeriksaan selama 6 jam di Polda Jatim tanpa dijelaskan terkait kasus apa yang sedang dihadapinya. Intimidasi tersebut menjadi bukti dari pelemahan hukum yang terjadi akibat praktik nepotisme yang dibiarkan berkembang.
Hasto menegaskan bahwa kelemahan dalam supremasi hukum dan praktik nepotisme yang merajalela tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak fondasi keadilan dalam negara. Hal ini semakin memperkuat argumen untuk melanjutkan pembahasan hak angket sebagai bentuk respons terhadap situasi yang semakin memprihatinkan.
Namun, Hasto juga menekankan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PDIP saja, tetapi membutuhkan kerja sama dari semua partai politik. Pemilu ke depan terancam jika praktik nepotisme terus dibiarkan tanpa tindakan tegas dan transparan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah bangsa ini bersedia meletakkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat di atas segalanya, ataukah akan terus terjerumus dalam praktik-praktik yang merugikan bagi keberlangsungan demokrasi dan tata kelola negara.
Melalui pembahasan ini, diharapkan kesadaran bersama untuk memperjuangkan integritas dan transparansi dalam proses pemilu dapat semakin menguat, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
(N/014)