JAKARTA -Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menggugah perhatian publik dengan pengungkapan terkait laporan dari MenPAN RB Azwar Anas terkait intimidasi hukum yang dialami oleh istrinya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Pengakuan ini terjadi dalam konteks diskusi mengenai keberlanjutan hak angket terkait kecurangan dalam pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, Hasto menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus intimidasi hukum yang terjadi, termasuk kasus yang menimpa seorang pejabat publik seperti Ipuk Fiestiandani. Ia menyoroti bahwa pelemahan dalam supremasi hukum kerap terjadi karena praktik nepotisme yang masih berlangsung di berbagai sektor.
Hasto mempertegas bahwa kelemahan dalam supremasi hukum, ketidakmerataan akses berdasarkan meritokrasi, dan maraknya praktik nepotisme semestinya semakin mendorong perlunya hak angket sebagai alat pengawasan terhadap pemerintahan yang adil dan transparan.
Namun, dia juga menegaskan bahwa isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab PDIP semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh partai politik. Hal ini juga sejalan dengan kekhawatiran akan nasib pemilu mendatang yang terancam oleh praktik-praktik yang tidak sehat di ranah politik, seperti praktik nepotisme yang dapat mengancam integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Dalam konteks yang lebih luas, diskusi ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita sebagai bangsa dapat memastikan bahwa setiap pemilu berjalan secara adil, demokratis, dan dijalankan oleh pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan keluarga atau golongan tertentu.
(N/014)