JAKARTA -Kasus pengendara Fortuner dengan pelat dinas TNI palsu, yang terlibat dalam insiden cekcok di Tol Japek, mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Dalam tanggapannya, Sahroni menegaskan pentingnya kerjasama antara TNI dan Polri dalam memperketat penggunaan pelat dinas, demi menjaga nama baik kedua institusi tersebut.
“Polri harus segera gandeng TNI untuk memantau penggunaan pelat dinas. Kedua institusi harus saling menjaga nama baik, karena permasalahan pelat dinas seringkali disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Sahroni.
Beliau menekankan bahwa pengetatan penggunaan pelat dinas TNI/Polri juga penting dalam konteks etika berkendara di jalan raya, yang pada akhirnya memengaruhi citra institusi tersebut di mata masyarakat.
“Kita tidak ingin gara-gara oknum, nama baik institusi jadi tercoreng,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Sahroni memandang bahwa mekanisme pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan untuk meminimalisir penggunaan pelat dinas yang tidak semestinya. Hal ini juga menjadi panggilan untuk memastikan bahwa semua pengguna pelat dinas mematuhi aturan yang berlaku, tanpa terkecuali.
Sementara itu, polisi telah mengungkap bahwa pengendara Fortuner tersebut memiliki hubungan keluarga dengan anggota TNI. Hal ini mengisyaratkan bahwa kasus ini tidak hanya sekadar masalah individu, tetapi juga menyoroti peran penting dalam menjaga disiplin dan ketaatan terhadap hukum di kalangan anggota TNI dan masyarakat umum.
Dalam situasi ini, transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga integritas dan nama baik institusi, serta memastikan bahwa aturan yang ada ditegakkan dengan adil dan tegas.
(N/014)