JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas yang menghasilkan keputusan penting terkait kedaruratan judi online di Indonesia. Rapat yang dihadiri oleh para tokoh kunci seperti Ketua OJK, Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, Seskab, dan Sesneg, menegaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk gugus tugas pemberantasan judi online dalam waktu satu minggu.
Menurut pernyataan Menkominfo Budi Arie Setiadi, gugus tugas ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dengan koordinatornya ditentukan langsung oleh Presiden Jokowi. Budi Arie juga menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi fokus utama dalam penanganan masalah ini.
Budi Arie menjelaskan, “Satgas ini akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait secara holistik. Koordinatornya nanti akan ditentukan oleh Pak Presiden karena penegakan hukum menjadi hal yang penting.”18 April 2024 – Hari ini.
Kehadiran gugus tugas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menangani persoalan kompleks judi online. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, juga memberikan informasi bahwa OJK telah memblokir sekitar 5.000 rekening dalam beberapa bulan terakhir yang terkait dengan kegiatan judi online.
Mahendra Siregar menyatakan, “Kami bekerja erat dengan Menkominfo untuk melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online. Namun, persoalan ini memerlukan penelusuran lebih dalam dan koordinasi yang ketat.”
Menyikapi kompleksitas permasalahan judi online, Mahendra menekankan pentingnya pendalaman dalam penanganan, termasuk melalui penelusuran rekening bank, pemantauan lintas batas, dan upaya penegakan hukum yang lebih tegas.
Keputusan pemerintah untuk membentuk gugus tugas ini disambut positif sebagai langkah tegas dalam mengatasi kedaruratan judi online yang semakin meresahkan masyarakat.
(K/09)