JAKARTA -Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyoroti fakta menarik terkait diseminasi informasi selama sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hal ini, Arief mengangkat isu penting mengenai kolaborasi dan komunikasi antarlembaga, yang memengaruhi cara informasi dipahami dan dipublikasikan.
Arief mengungkapkan bahwa Bapanas terus berupaya menjaga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lintas kementerian dan lembaga, badan usaha, dan media massa. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih komprehensif dan tidak hanya berfokus pada isu-isu populer semata.
Dalam sidang MK, Bapanas mendapat sorotan terkait penugasan kepada Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras. Arief menegaskan bahwa Bapanas menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang membentuk lembaga tersebut. Ia juga menegaskan bahwa bantuan pangan yang disalurkan tidak bermuatan politis dan telah direncanakan sejak awal 2023.
Penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa bantuan pangan yang disalurkan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari Perlindungan Sosial (Perlinsos), melainkan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Ini penting untuk dipahami agar publik tidak salah menginterpretasikan tujuan dan sumber bantuan yang disalurkan.
Komentar Sri Mulyani juga mengklarifikasi bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam realisasi anggaran perlinsos dari tahun ke tahun, sehingga tidak ada basis untuk menafsirkan bahwa penyaluran bantuan pangan terkait dengan agenda politik tertentu.
Dalam konteks ini, klarifikasi dan penjelasan dari pihak terkait seperti Bapanas dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat terkait kegiatan dan tujuan dari bantuan yang disalurkan, terutama dalam konteks publikasi informasi selama sidang-sidang penting seperti PHPU di MK.
(N/014)