JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah pejabat kunci negara seperti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, telah mengambil langkah tegas terkait pemberantasan praktik judi online yang masih merajalela di masyarakat.
Pada rapat terbatas yang digelar pada Kamis (18/4/2024), diputuskan bahwa akan dibentuk satuan tugas khusus atau task force yang bertugas secara khusus untuk memberantas judi online. Keputusan ini diambil menyusul meluasnya praktik ilegal ini di tengah-tengah masyarakat, yang tentu saja menjadi keprihatinan serius bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa langkah-langkah konkret terkait pembentukan task force akan segera diputuskan dalam waktu seminggu ke depan. Task force ini diharapkan dapat bekerja secara terpadu dalam upaya memberantas judi online yang sudah mengakibatkan dampak negatif di berbagai lini masyarakat.
Praktik judi online bukanlah hal baru, namun semakin maraknya praktik ilegal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut masih memerlukan perhatian serius. Dengan adanya langkah tegas ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini dan memberikan sinyal jelas kepada pelaku ilegal bahwa mereka tidak akan mendapat ruang untuk beroperasi di Indonesia.
Pemberantasan judi online bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menjaga integritas dan moralitas bangsa. Dengan kerjasama yang sinergis, diharapkan Indonesia dapat bersih dari praktik ilegal yang merugikan ini, dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari kejahatan.
(N/014)