JAKARTA -Aksi tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak dugaan korupsi kembali tergambar dengan penyitaan dua kendaraan mewah yang diduga terkait dengan kasus korupsi tata niaga timah. Barang bukti berupa sebuah mobil Lexus RX300 dan sebuah Mobil Toyota Vellfire berhasil disita setelah serangkaian tindakan penggeledahan dilakukan di rumah yang terafiliasi dengan Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, di Kota Jakarta Barat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengungkapkan bahwa tindakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Proses penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari langkah hukum yang diambil terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.
Selain kendaraan milik Harvey Moeis, penyidik juga berhasil menyita kendaraan lain yang terkait dengan tersangka lainnya, yaitu Dirut PT SBS, Robert Indarto. Kendaraan yang disita antara lain Toyota Zenix dan Mercedes Benz E250. Langkah ini menunjukkan bahwa Kejagung tidak main-main dalam menindak tindak pidana korupsi, bahkan hingga pada aset pribadi yang diduga terkait dengan hasil kejahatan.
Sejauh ini, jumlah tersangka dalam kasus ini telah mencapai 16 orang yang semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Penyidik Jampidsus Kejagung. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan korupsi dalam bentuk apapun, termasuk dalam sektor pertambangan yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian negara.
Dengan penegakan hukum yang tegas dan transparan, diharapkan kasus ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak korupsi serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kejagung juga diharapkan terus memperkuat kinerja dalam menindak tindak pidana korupsi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak terkait.
(N/014)