JAKARTA – Lembaga Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di angka yang tinggi, yakni 77,2%. Hasil survei ini menarik perhatian publik karena memberikan gambaran yang penting terkait pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden saat ini.
Survei ini dilakukan dengan metode Random Digit Dialing (RDD) kepada 1.201 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Target populasi survei mencakup warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, mencakup sekitar 83% dari total populasi nasional.
Dalam penjelasannya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei ini memberikan gambaran yang konsisten dengan survei tatap muka sebelumnya, meskipun terdapat sedikit penurunan yang mencolok dari angka-angka sebelumnya.
“Approval rating presiden by phone, data tren survei itu di survei terakhir kami, awal April, itu sekitar 77,2 persen,” ungkap Burhanudin dalam konferensi pers virtual.
Meskipun angka ini sedikit di bawah angka-angka sebelumnya, seperti yang diungkapkan dalam survei tatap muka, Burhanudin menegaskan bahwa angka tersebut tetap menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di tengah isu-isu kompleks yang sedang dihadapi negara, baik secara ekonomi maupun politik.
Burhanudin juga menyoroti bahwa adanya perbedaan antara survei telefon dan survei tatap muka menunjukkan adanya dinamika yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pandangan publik terhadap kinerja pemerintahan. Meskipun demikian, angka kepuasan yang stabil di atas 77% menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan dukungan yang signifikan terhadap Jokowi.
“Meskipun belum sebesar seperti sebelum Pilpres, tapi minimal tidak turun lagi seperti approval sebelum 2 bulan sebelumnya,” jelasnya.
Hasil survei ini menjadi bahan perbincangan yang menarik terutama dalam konteks politik dan pemerintahan, mengingat pentingnya respons masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.
(K/09)