JAKARTA –Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yang mengakhiri rangkaian ‘drama’ politik selama beberapa waktu. Dalam sidang yang berlangsung pada Senin (22/4), Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan PHPU tersebut ditolak oleh MK.
Delapan hakim MK yang terlibat dalam putusan ini, antara lain Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani. Meskipun terdapat dissenting opinion dari tiga hakim, mayoritas hakim konstitusi menilai petitum dalam gugatan tidak dapat dibuktikan di persidangan.
Putusan MK ini dianggap final dan berlaku sejak diucapkan di persidangan. Dalam proses persidangan, banyak hal yang disoroti, termasuk pengajuan Amicus Curiae yang menjadi sorotan, termasuk dari Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dalam sidang, MK mengklasifikasikan petitum AMIN menjadi enam butir dalil, seperti independensi penyelenggara pemilu, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, bansos, netralitas pejabat negara, prosedur penyelenggaraan pemilu, dan pemanfaatan aplikasi Sirekap.
MK menolak dalil-dalil yang diajukan terkait keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, politisasi bansos, serta tuduhan pelanggaran kampanye terhadap sejumlah pihak. Putusan ini memberikan kepastian hukum terkait Pilpres 2024.
Pihak yang terlibat dalam proses ini, seperti Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, menerima putusan MK dengan berbagai respons. Meskipun terdapat pandangan berbeda dari sebagian hakim, MK memutuskan putusan tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Dengan demikian, Pilpres 2024 telah mencapai akhirnya dengan putusan dari MK, dan proses hukum terkait pilpres tersebut dianggap sudah selesai. Kini, menunggu waktu untuk ditetapkannya pemenang Pilpres 2024 menjadi fokus selanjutnya setelah putusan ini.
(N/014)