PAPUA -Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diramaikan dengan kehadiran Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang hari ini menyambangi gedung tersebut. Mereka datang dengan maksud yang jelas: meminta bantuan kepada Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, terkait pengurusan mutasi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Barat.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah mendapat aspirasi dari seorang PNS perempuan di Papua Barat. PNS tersebut telah bekerja sejak tahun 2021 dan menginginkan mutasi ke Jawa untuk mengikuti suaminya. Namun, hingga kini permohonannya belum terwujud.
“Kami meminta bantuan kepada Pak Ghufron untuk membantu yang bersangkutan mutasi dari Papua ke Jawa,” ungkap Boyamin di Gedung Merah Putih KPK.
Langkah ini didasari oleh keberhasilan Ghufron dalam membantu mutasi seorang ASN di Kementerian Pertanian (Kementan), yang membuat MAKI percaya bahwa hal serupa bisa dilakukan untuk ASN di Papua Barat.
Dalam penyampaiannya, Boyamin menegaskan bahwa upaya ini bukanlah bentuk sindiran atau kritik terhadap tindakan Ghufron dalam pengurusan mutasi ASN sebelumnya. Sebaliknya, MAKI memberikan apresiasi atas kesediaan Ghufron untuk membantu dalam hal mutasi.
“Saya bangga Pak Ghufron begitu baik bisa mengurus mutasi. Ini bukan meledek atau mengejek, melainkan apresiasi atas kebaikan beliau yang masih menyempatkan diri untuk membantu, meskipun sibuk sebagai Wakil Ketua KPK,” jelas Boyamin.
Dalam kesempatan yang sama, Boyamin juga mengumumkan bahwa MAKI akan membuka posko pengaduan bagi ASN yang mengalami kesulitan dalam proses mutasi. Mereka juga siap bekerja sama dengan Ghufron dalam menguji UU ASN di Mahkamah Konstitusi terkait pengurusan mutasi bagi ASN.
Langkah MAKI ini diharapkan dapat membawa solusi bagi ASN yang mengalami kesulitan mutasi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
(N/014)