MERANGIN -Puluhan warga Desa Pelangki, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Jambi, mengambil langkah tegas dengan menyegel kantor Desa pada Minggu (28/4/2024) sekitar pukul 20.00 WIB. Tindakan ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap kebijakan Kepala Desa yang secara sepihak mengganti penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Dinas Sosial dan Ketahanan Pangan (Bapangan) tanpa musyawarah dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Informasi dari warga setempat menunjukkan bahwa penyegelan kantor Desa terjadi karena ketidakpuasan terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) yang melakukan pergantian penerima Bansos tanpa konsultasi dengan masyarakat dan BPD.
Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, “Kantor ini kami segel karena kami kecewa dengan Pemerintah Desa, mereka mengganti penerima Bansos secara sepihak tanpa ada musyawarah dengan masyarakat dan BPD.”
Menurut keterangan warga, pada malam kejadian, BPD Desa Pelangki telah menjadwalkan rapat antara Pemdes dan masyarakat di kantor Desa. Namun, pihak Pemdes tidak menghadiri rapat tersebut, menyebabkan emosi warga mencapai titik tertinggi dan akhirnya menyegel kantor desa.
Ketua BPD Desa Pelangki, Rudy Hariandi, menjelaskan bahwa masalah ini telah berlarut-larut terkait dengan penerimaan Bansos. “Sejumlah warga mendatangi saya untuk mencari solusi terkait pergantian penerima Bansos dari Dinas Sosial dan Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemdes tanpa musyawarah dengan masyarakat maupun kami BPD,” ujarnya kepada wartawan.
Rudy menambahkan bahwa BPD telah berupaya mencari solusi dengan mendatangi instansi terkait, namun belum ada jawaban yang memuaskan. Bahkan, ketika BPD mencoba mengadakan musyawarah antara penerima Bansos lama dan baru, Pemdes tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Hingga saat ini, Kepala Desa Pelangki, Hermansyah, belum memberikan tanggapan terkait penyegelan kantor Desa. Masih belum ada konfirmasi apakah pihak Desa akan memberikan respon terhadap tuntutan warga.
Warga Desa Pelangki menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak mereka dan mengharapkan tanggapan yang konkret dari pihak berwenang terkait masalah ini. Dalam suasana yang tegang, masyarakat berharap agar kebijakan yang diambil oleh Pemdes dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi mereka.
(N/014)