BATUBARA -Petugas PLN Unit Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, belakangan ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena perlakuan tak harmonis terhadap pelanggan. Memutuskan jaringan listrik sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran telah menjadi pemandangan tak elok yang meresahkan. Bagaimana tidak, oknum petugas yang seharusnya menjadi pilar pelayanan masyarakat justru menggunakan kekuatan aparat hukum untuk menekan pelanggan yang mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan listrik mereka.
Dibalik setiap meteran listrik yang terpasang di rumah-rumah warga, terdapat cerita kesulitan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga. Keterlambatan pembayaran bukanlah hal yang terjadi karena kelalaian semata, melainkan pilihan sulit yang harus diambil di tengah keterbatasan ekonomi. Prioritas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan pendidikan anak-anak seringkali mengalahkan prioritas pembayaran listrik.
Namun, respons petugas PLN Unit Limapuluh terhadap keterlambatan ini justru menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakadilan. Mereka tidak hanya memutuskan jaringan listrik, tetapi juga mengancam dengan membawa aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sorotan karena seolah-olah memperlakukan pelanggan sebagai musuh, bukan mitra yang perlu dipahami kondisi ekonomi dan sosialnya.
Protes dari masyarakat terhadap perlakuan ini seringkali dianggap sepihak dan diabaikan. Padahal, layanan PLN seharusnya memberikan solusi dan pelayanan yang baik kepada pelanggan, bukan mengancam dan menimbulkan ketakutan. Jaringan listrik yang sering terganggu dan daya yang tidak stabil juga menjadi masalah serius yang belum terselesaikan dengan baik oleh PLN Unit Limapuluh.
Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan akan listrik yang semakin meningkat, penting bagi instansi seperti PLN untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan empati terhadap kebutuhan masyarakat. Perlakuan yang tidak harmonis dan penindasan terhadap pelanggan yang keterlambatan pembayarannya tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga mencoreng citra pelayanan publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
(N/014)