BANYUWANGI -Upaya penumpasan mafia tanah di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan program “gebuk mafia tanah” di dua provinsi dalam waktu sebulan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan perhatian pada masalah ini, mengungkapkan bahwa banyaknya tanah yang belum bersertifikat menjadi salah satu penyebab maraknya operasi mafia tanah di Indonesia.
“Dari situ urusin mafia tanah, dari sini urus mafia tanah. Masih itu. Tapi sudah berkurang sekali karena semuanya pegang sertifikat,” ungkap Jokowi saat memberikan sertifikat tanah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Jokowi sendiri telah menetapkan target ambisius untuk mendaftarkan dan mensertifikasi 126 juta bidang tanah di Indonesia. Namun, hingga saat ini, baru sekitar 112 juta bidang tanah yang terdaftar, dengan hanya 91 juta bidang yang telah bersertifikat. Masih terdapat sekitar 13 juta bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat.
ADVERTISEMENT
Dalam upaya penumpasan mafia tanah, AHY melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil menggulirkan program ini di dua provinsi, yang berhasil mencegah potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar Rp 324 miliar. Secara nasional, AHY juga menyatakan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, telah mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun selama tahun 2023.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara. Namun, tantangan masih besar mengingat kompleksitas permasalahan tanah di Indonesia.
Dengan terus mengawasi dan memberikan perhatian kepada penanganan masalah mafia tanah, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
(N/014)