JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan langkah berani dalam upaya percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah di seluruh Indonesia. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024), Jokowi mengungkapkan alokasi dana sebesar Rp 15 triliun untuk membantu pembangunan jalan-jalan rusak di daerah yang tidak mampu didanai oleh pemerintah daerah pada tahun 2024.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang telah dimulai secara serentak di seluruh Nusantara sejak akhir Juli 2023.
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil membangun jalan nasional sepanjang 5.833 kilometer, yang dapat disambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, dan pertanian yang produktif, serta sentra kerajinan oleh masing-masing pemerintah daerah.
“Pembangunan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab daerah. Namun, jika daerah tidak mampu, mereka dapat mengajukan bantuan ke pusat. Sebagai contoh, ada rencana pembangunan jalan menuju sentra kerajinan seperti sarung dan mebel, tetapi daerah tidak mampu melaksanakannya,” ujar Jokowi.
“Dengan adanya Inpres tentang pembangunan jalan daerah, pada tahun lalu telah digunakan dana sebesar Rp 14,6 triliun untuk perbaikan jalan rusak, dan untuk tahun ini, disiapkan kembali dana sebesar Rp 15 triliun,” tambahnya.
Meskipun demikian, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan jalan yang menjadi prioritas yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. “Jangan sampai jalan hanya digunakan secara harian, tetapi harus ada jalan produktif yang menghubungkan sektor pertanian dan perkebunan untuk menciptakan return ekonomi. Hal ini harus dihitung dengan baik oleh pemerintah daerah,” paparnya.
Langkah Presiden Jokowi ini dinilai sebagai upaya nyata dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Indonesia, yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
(N/014)