JAKARTA -Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai langkah strategis dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang akan menjadi landasan bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan hal ini dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/5/2024).
Awalnya, Suharso menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2025-2045), yang bertujuan mencapai visi Indonesia Emas 2024 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. “Jadi, periode 2025-2049 menjadi krusial untuk menilai kesuksesan RPJPN 2025-2045,” ujarnya.
Poin penting yang menjadi fokusnya adalah “engine of growth” atau mesin pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk merangsang dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “RPJMN 2025-2029 menjadi basis untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045,” tambahnya.
Suharso juga menyebutkan target Gross National Income (GNI) Indonesia yang ditetapkan sebesar US$ 22 ribu per kapita pada tahun 2045. Tahun ini, target GNI Indonesia diharapkan dapat mencapai lebih dari US$ 5.000 per kapita. “Mencapai empat kali lipat pertumbuhan itu adalah prestasi luar biasa yang harus kita kejar,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya RKP 2025 sebagai jendela bagi RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program-program baru, penajaman target, serta fokus pada program-program yang sudah ada.
“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sangat penting. Kami juga diinstruksikan oleh Presiden untuk menyinkronkan dan mengakomodasi RKP 2025 sebagai basis Asta Cita presiden terpilih. Inilah yang sedang kami lakukan di Bappenas,” tutur Suharso.
Dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, langkah-langkah strategis seperti ini menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.
(N/014)