JAKARTA –Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menggarisbawahi pentingnya menjaga angka inflasi dalam batas yang terkendali untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Dalam pernyataannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024), Suahasil menegaskan bahwa tingkat inflasi yang tinggi dapat menggerogoti daya beli masyarakat.
Dorongan keras dari pemerintah adalah untuk menekan angka inflasi agar tetap berada di bawah 3%. “Saat ini, Indonesia berada di sekitar 3,0%, yang kita anggap cukup nyaman. Namun, kita berharap dapat menurunkannya lebih jauh lagi agar pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga yang tidak terkendali,” jelasnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada bulan April 2024 mencapai 0,25% secara bulanan (month to month). Secara tahunan, angka inflasi mencapai 3,0% (yoy), sementara secara tahun kalender mencapai 1,19% (ytd). Meskipun tingkat inflasi bulanan pada April ini lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun angka tahunan mengalami sedikit peningkatan dari posisi April tahun sebelumnya.
Dalam analisis BPS, kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi adalah transportasi dengan inflasi sebesar 0,93% dan andil 0,12%. “Penyumbang utama inflasi dari sektor transportasi adalah kenaikan tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,06%, diikuti oleh tarif angkutan antar kota dengan andil 0,03%, dan tarif kereta api dengan andil 0,01%,” jelas Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.
Selain itu, beberapa komoditas lain juga memberikan andil signifikan terhadap inflasi, antara lain bawang merah (andil 0,14%), emas perhiasan (andil 0,08%), tomat (andil 0,04%), dan bawang putih (andil 0,02%). Meskipun ekspektasi pasar memperkirakan inflasi bulan April akan sedikit lebih tinggi, namun pemerintah tetap berupaya menjaga inflasi agar tetap berada dalam batas yang terkendali.
Dengan demikian, menjaga stabilitas inflasi menjadi fokus utama pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi berjalan dengan baik.
(N/014)