JAMBI -Dalam sebuah pukulan telak bagi pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi meraih kemenangan gemilang di tingkat Kasasi atas sengketa tanah senilai miliaran rupiah. Keberhasilan ini menandai akhir dari perjalanan panjang persidangan yang melibatkan sengketa aset tanah seluas 1,1 hektare, tepat di jantung Kota Sengeti.
Berkat keuletan Jaksa Pengacara Negara yang memperjuangkan kepentingan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Mahkamah Agung dengan tegas menolak kasasi yang diajukan oleh 19 individu yang mengklaim sebagai ahli waris tanah tersebut. Putusan tersebut mengukuhkan tanah lapangan Akso Dano sebagai aset sah yang dimiliki oleh Pemkab Muaro Jambi.
Perjuangan hukum yang dimulai sejak tahun 2021 akhirnya mencapai puncaknya, memenangkan pihak yang telah mengabdikan diri untuk keadilan. Ini merupakan bukti nyata akan keberhasilan sistem peradilan dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat serta negara.
Sebelumnya, dalam proses persidangan di tingkat pertama dan banding, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi juga telah meraih kemenangan yang sama atas kasus yang identik. Kini, momentum yang tepat dengan peringatan Hari Jadi ke-73 Persatuan Jaksa Indonesia tahun 2024, digunakan untuk mengajukan eksekusi terhadap tanah lapangan Akso Dano ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Tanah yang memiliki lokasi strategis tersebut direncanakan akan segera dieksekusi pada pertengahan bulan Mei 2024. Langkah ini menjadi bukti komitmen dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam menjaga keadilan serta menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat.
Kajari Muaro Jambi, dalam sebuah pernyataan, menegaskan bahwa kasus sengketa tanah lapangan Akso Dano adalah contoh nyata dari keberhasilan kerja keras dan profesionalisme tim jaksa dalam menangani perkara yang kompleks. “Kemenangan ini bukan hanya bagi kejaksaan, tetapi juga bagi keadilan dan kepentingan masyarakat secara luas,” ujarnya.
Dengan penyelesaian yang adil dan tegas, sengketa tanah lapangan Akso Dano di Sengeti dapat menjadi titik balik penting dalam menegakkan hukum properti di Indonesia. Seiring dengan itu,
(N/014)