OKU -Guncangan hebat mengguncang dunia pemerintahan dengan munculnya laporan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Monitoring Independent Revolusi Aksi Masyarakat Bersatu (LSM MITRA MABES). Melalui suaranya, Yandri, Ketua LSM MITRA MABES, membongkar dugaan penyimpangan anggaran kegiatan instansi pemerintah di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, serta mengungkap aktifitas penambangan batubara ilegal yang menggemparkan di Kabupaten OKU.
Dalam konferensi pers yang diadakan di halaman Kantor Kejaksaan Agung RI pada Senin (07/05/24), Yandri menyatakan bahwa laporan tersebut berdasarkan hasil investigasi lapangan LSM MITRA MABES. Dugaan penyimpangan anggaran kegiatan di instansi pemerintahan pada tahun anggaran 2023 telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI dengan harapan untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami meminta agar Kejaksaan Agung RI segera membentuk Tim Khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap laporan tersebut,” tegas Yandri.
Selain itu, ditempat yang sama, Firma, Ketua Tim Investigasi LSM MITRA MABES, juga mengungkap adanya dugaan aktifitas penambangan batubara ilegal yang dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di Kabupaten OKU. Penambangan ilegal ini diduga terjadi di lahan HGU Perkebunan Kelapa Sawit, memancing kekhawatiran akan teror lingkungan yang meluas.
“Diduga kuat bahwa aktifitas penambangan batubara tersebut adalah ilegal mining. Tanpa PPKH, tanpa IUP dan IUPK, dan melanggar sejumlah undang-undang terkait penambangan mineral batubara,” ungkap Firma dengan tegas.
Dengan seriusnya permasalahan ini, LSM MITRA MABES telah melaporkan ke Mabes Polri untuk memastikan tidak ada lagi aktifitas penambangan batubara ilegal yang merusak di bumi yang berjuluk Sebimbing Sekundang. Harapan besar pun diungkapkan kepada Kapolri untuk segera membentuk Tim Khusus guna mengungkap tabir terkait dugaan penambangan ilegal ini.
Skandal anggaran dan penambangan ilegal ini menjadi sorotan publik yang mendalam, menyoroti integritas pemerintahan dan perlindungan lingkungan hidup pun menjadi panggilan untuk keadilan dan kelestarian. Semoga pihak berwenang segera bertindak untuk memberikan jawaban yang adil dan tegas atas dugaan-dugaan yang telah diungkapkan.
(N/014)