JAKARTA -Dalam sebuah agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (20/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencananya untuk merancang anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2025. Anggaran tersebut dijelaskan berkisar antara Rp 496,9 triliun hingga Rp 513,0 triliun.
Menurut Sri Mulyani, alokasi Belanja Perlinsos diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah. Dia menekankan beberapa program unggulan yang akan diperkuat, termasuk perlinsos pemberdayaan dan penguatan sepanjang hayat guna mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan.
Selain itu, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, serta dukungan bagi petani dan nelayan untuk mencapai kesejahteraan, juga menjadi fokus utama. Program ini juga akan mempercepat pembangunan desa mandiri.
Dalam KEM PPKF 2025, angka kemiskinan diproyeksikan berada pada rentang 7 hingga 8 persen. Sementara itu, Rasio Gini, indikator ketimpangan ekonomi, diperkirakan akan terus membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” jelas Menkeu.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan perlindungan sosial yang kuat dan efektif untuk masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi lemah. Sri Mulyani menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan stakeholder terkait untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi.
(N/014)