MEDAN -Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Utara memimpin rapat bersama untuk membahas pengawasan operasional bus pariwisata di wilayah Sumatera Utara. Kepala BPTD, Dadan M. Ramdan, A.TD., M.Si, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap insiden kecelakaan maut di beberapa lokasi.
Dalam rapat tersebut, BPTD menyampaikan komitmennya untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh bus pariwisata di wilayah Sumut. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kecelakaan yang semakin meningkat, serta untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional angkutan pariwisata.
Dadan menekankan pentingnya evaluasi dari peristiwa kecelakaan sebelumnya sebagai landasan untuk meningkatkan keamanan. Hal ini termasuk pemeriksaan hasil uji berkala (KIR) sebagai langkah preventif. Bila ditemukan kendaraan yang tidak memenuhi syarat atau tidak melakukan uji berkala, tindakan tegas akan diambil untuk menghindari kecelakaan.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh pihak Jasa Raharja, ORGANDA, dan Ditlantas Polda Sumut. Mereka menyoroti perlunya sosialisasi kepada supir dan perusahaan otobus (PO) untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Ketua DPD Organda Sumatera Utara, Dr. Haposan Siallagan MH, mengungkapkan keprihatinan terhadap banyaknya perusahaan bus pariwisata yang tidak memenuhi regulasi.
Nasrul dari Ditlantas Polda Sumut menambahkan bahwa bus yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenai sanksi tilang dan dihimbau untuk tidak melanjutkan perjalanan demi keselamatan penumpang dan pengendara lainnya.
BPTD Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan sosialisasi keselamatan kepada operator angkutan pariwisata, mencakup pentingnya perawatan berkala, izin operasional, dan standar keselamatan. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi kecenderungan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.
Melalui langkah-langkah ini, BPTD Sumatera Utara berharap dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat yang menggunakan layanan angkutan pariwisata, serta mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.
(N/014)