JAKARTA -Ketegangan politik kembali memanas ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rakernas V di Beach City Internasional Stadium (BCIS) pada 24-26 Mei 2024. Namun, sorotan utama justru tertuju pada keputusan PDIP untuk tidak mengundang Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, dalam acara tersebut.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, dengan tegas menyatakan bahwa Rakernas merupakan agenda internal partai, sehingga tidak ada undangan yang dikirimkan kepada Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Alasannya, Jokowi dan Ma’ruf Amin dianggap sangat sibuk dengan tugas-tugas kenegaraan.
Kontroversi ini menjadi sorotan karena sebelumnya Jokowi selalu hadir dalam empat Rakernas sebelumnya, meskipun pada momen ketegangan politik menjelang Pilpres 2024. Bahkan, dalam Rakernas sebelumnya, Jokowi memberikan sambutan, menunjukkan keterlibatannya dalam agenda PDIP.
Namun, apakah ketidakhadiran Jokowi merupakan indikasi perpecahan antara PDIP dan pemerintah? Ataukah ini merupakan strategi politik dari PDIP untuk menegaskan otonomi partai dan memperkuat posisinya dalam peta politik nasional?
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya tidak masalah dengan ketidakhadiran Jokowi dalam Rakernas tersebut. Menurutnya, kekuatan PDIP berasal dari seluruh anggota partai, bukan hanya dari satu figur tertentu.
Meskipun demikian, keputusan PDIP untuk tidak mengundang Jokowi tentu menimbulkan pertanyaan. Apakah ini merupakan sinyal ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah? Ataukah ini merupakan upaya PDIP untuk menegaskan independensinya dalam mengambil keputusan politik?
Yang pasti, keputusan ini menambah kompleksitas dinamika politik di Indonesia. Diskusi tentang hubungan antara partai politik dan pemerintah, serta dinamika internal partai, menjadi semakin relevan dalam konteks ini.
(N/014)