JAKARTA -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengumumkan rencana untuk melakukan penertiban administrasi kependudukan bagi lebih dari 11,3 juta warga yang tercatat berdomisili di ibu kota.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Jakarta terus bertambah dan saat ini mencapai angka 11.337.563 jiwa. Dengan mobilitas penduduk yang dinamis, penting untuk melakukan pendataan dan penataan kependudukan guna memastikan bahwa data de facto dan de jure di lapangan sesuai dan akurat.
“Pendataan dan penataan kependudukan adalah langkah yang sangat penting mengingat luasnya wilayah DKI Jakarta dan tingginya tingkat kepadatan penduduk, dengan 17 jiwa per meter persegi,” ungkap Budi Awaluddin.
Menurutnya, penataan administrasi kependudukan adalah upaya untuk mencegah ketidakakuratan data kependudukan yang dapat berdampak negatif pada pemberian bantuan sosial (bansos) dan program-program lainnya. Dengan melakukan penyesuaian data secara berkala, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat.
“Pengelolaan administrasi kependudukan yang baik merupakan kunci untuk mewujudkan kota global yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Langkah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, dengan diapresiasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat infrastruktur administrasi negara. Di tengah dinamika perkembangan perkotaan, penertiban administrasi kependudukan menjadi salah satu prioritas dalam membangun Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang berdaya saing global.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan sistem administrasi kependudukan guna memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Jakarta dapat terus menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya.
(N/014)