JAKARTA -Rapat kerja antara Pansus DPR dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) terkait RUU Perubahan UU Kelautan menjadi panggung perbincangan yang menarik. Ketua Pansus RUU Kelautan DPR RI, Utut Adianto dari PDIP, dengan tajam menyoroti potensi penurunan anggaran Kemenko Polhukam di tahun 2025, sambil mempertanyakan korelasi dengan program makan pagi bergizi.
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Utut Adianto memaparkan bahwa Presiden telah mengirim surat kepada Ketua DPR RI pada tanggal 7 Juli 2023 untuk menunjuk wakil pemerintah yang akan membahas RUU Kelautan. Enam menteri, termasuk Menteri Pertahanan yang saat ini menjadi presiden terpilih, ditugaskan untuk hal tersebut.
Utut menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, terdapat usulan 11 pasal yang akan diubah atau ditambahkan terkait Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ia juga telah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Kabarhakam Polri dalam konteks pembahasan RUU tersebut.
Namun, sorotan utama Utut adalah terkait anggaran Kemenko Polhukam yang berpotensi turun menjadi Rp 277,3 miliar di tahun 2025, dari sebelumnya Rp 331,42 miliar di tahun 2024. Utut menegaskan bahwa keberpihakan politik yang paling konkret tercermin dalam anggaran, dan penurunan anggaran tersebut memunculkan pertanyaan terkait apakah hal tersebut terkait dengan program makan pagi bergizi.
“Dari Rp 331 miliar di 2024, turun menjadi Rp 277 miliar di 2025. Kenapa kami selalu memasukkan anggaran? Karena keberpihakan di politik yang paling konkret itu di anggaran,” tegas Utut.
Politikus PDIP tersebut juga menyampaikan pertanyaan yang menggugah, apakah anggaran yang turun tersebut berkaitan dengan program makan pagi bergizi. “Kalau Bapak jadi Menko lagi, paling nggak harusnya naik. Padahal saya nggak tahu apa karena ini atau karena masalah kita harus memberi makanan pagi yang bergizi,” ujarnya.
Dalam atmosfir rapat yang penuh dengan diskusi dan tanya jawab, Utut Adianto menekankan pentingnya memahami pemikiran lintas komisi dalam pembahasan RUU tersebut. Dengan melibatkan 30 anggota dari berbagai komisi, Pansus RUU Kelautan berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kepentingan bersama.
(N/014)