JAKARTA -Suasana ruang rapat Pansus DPR menjadi saksi ketika pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mencapai titik krusial. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, menyampaikan pandangan pemerintah terkait revisi tersebut, menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi untuk mencegah tumpang tindih dengan UU Pelayaran, khususnya dalam penegakan hukum di laut.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Pansus B, Kawasan DPR RI, Jakarta, Senin (3/6/2024), Hadi menjelaskan urgensi pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai embrio Coast Guard Indonesia. Bakamla diharapkan mampu menjadi penegak hukum di perairan Indonesia dengan memperhatikan koordinasi dan sinergi yang efektif antarlembaga terkait.
“Diharapkan tidak ada lagi kesan dualisme Coast Guard di Indonesia, maka perlu menegaskan posisi badan atau entity baru tersebut sebagai Coast Guard Indonesia dalam Undang-Undang ini,” tegas Hadi.
Pembentukan Bakamla, menurut Hadi, diharapkan dapat menutup kesenjangan dalam penegakan hukum di laut yang saat ini terkendala oleh ketidakmampuan beberapa Kementerian/Lembaga dalam hal aset patroli. Dengan adanya Bakamla, diharapkan penegakan hukum di laut bisa lebih terintegrasi dan efisien.
Ketua Pansus, Utut Adianto, juga turut memberikan pandangannya terkait revisi UU Kelautan. Dia mengungkapkan bahwa ada 11 pasal yang diubah dan ditambahkan terkait kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di laut.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam memperjelas peran Bakamla dan memastikan bahwa penegakan hukum di laut dilakukan secara terkoordinasi dan efektif. Dengan harmonisasi regulasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairannya.
(N/014)