BITVONLINE.COM -Kisah seputar mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) kembali menjadi sorotan, terutama terkait isu gaji yang tak dibayar. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo meyakinkan bahwa masalah tersebut telah terselesaikan, sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13/2023 pada 30 Januari 2023.
Prastowo menjelaskan bahwa hak keuangan untuk pimpinan dan staf OIKN telah diselesaikan sepenuhnya, termasuk hak-hak tersebut yang diatur dalam Perpres tersebut. Peraturan ini memberikan ketentuan mengenai pemberian Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setiap bulannya. Detail komponen dan besaran hak keuangan serta fasilitas lainnya telah diatur dengan jelas dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Dalam Perpres tersebut juga tercantum total penghasilan untuk Kepala Otorita IKN sebesar Rp 172.718.840, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sedangkan untuk Wakil Kepala Otorita IKN, total penghasilannya sebesar Rp 155.180.670, dengan komponen yang sama seperti Kepala Otorita IKN.
Tidak hanya hak keuangan, namun Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN juga mendapat fasilitas lainnya berupa dana operasional. Untuk Kepala Otorita IKN, dana operasionalnya sebesar Rp 178.000.000, sedangkan untuk Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp 145.000.000.
Dengan terselesaikannya masalah gaji ini, diharapkan hal tersebut dapat menjadi langkah awal bagi OIKN untuk fokus pada tugas-tugasnya dalam memajukan dan mengembangkan Ibu Kota Negara yang baru.
(N/014)