JAKARTA -Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas, mengeluarkan ancaman keras terhadap importir bawang putih yang lamban dalam merealisasikan persetujuan impornya. Ancaman tersebut berupa pencabutan persetujuan impor (PI) dan penempatan importir dalam daftar hitam, atau yang dikenal sebagai blacklist. Pernyataan tegas ini disampaikan Zulhas dalam kunjungannya di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, hari Jumat.
“Iya dong cabut izinnya (PI). Saya nggak ketemu orangnya, itu aja PI diblokir, gitu aja,” ungkap Zulhas dengan tegas.
Ancaman serupa juga diberlakukan bagi importir daging dan gula. Zulhas menegaskan bahwa sanksi pencabutan PI dan penempatan dalam daftar hitam tidak hanya berlaku bagi importir bawang putih, tetapi juga bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban impor untuk komoditas lainnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah mengungkapkan bahwa realisasi impor bawang putih oleh pelaku usaha sangatlah rendah, meskipun telah diberikan persetujuan impor sebanyak 349.290 ton. Namun, realisasi yang dilakukan hanya mencapai 46,42% dari ketetapan impor sebanyak 669.526 ton. Data ini terungkap dalam rapat koordinasi inflasi di Kementerian Dalam Negeri.
Ancaman Zulhas mengindikasikan ketegasan pemerintah dalam menegakkan kedisiplinan dan memastikan ketersediaan komoditas strategis seperti bawang putih, daging, dan gula di pasaran. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas harga dan mengatasi tekanan inflasi, yang menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan ekonomi nasional.
Keputusan Menteri Perdagangan tersebut juga memberikan sinyal kepada pelaku usaha untuk mematuhi aturan dan kewajiban impor yang telah ditetapkan. Dengan adanya ancaman sanksi yang keras, diharapkan akan mendorong importir untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas impor, demi kelancaran pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik.
Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil, di mana aturan main yang jelas dan penegakan hukum yang tegas menjadi landasan utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional.
(N/014)