JAKARTA -Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan untuk tahun 2025 menjadi sorotan Komisi XI DPR RI setelah sejumlah mata anggaran, khususnya yang bernama “dukungan manajemen”, dipersoalkan. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, memberikan tanggapannya terhadap kritik tersebut, sementara DPR meminta evaluasi lebih lanjut terkait nama dan alokasi anggaran.
Ketika disoroti oleh anggota DPR, Sri Mulyani mempertahankan pentingnya mata anggaran “dukungan manajemen”, yang menurutnya memiliki fungsi krusial dalam memastikan pemerataan anggaran bagi kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut esensial untuk menjaga agar tidak ada daerah yang dianggap terpinggirkan dalam sistem birokrasi.
“Dukungan manajemen ini sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas kerja Kementerian Keuangan secara menyeluruh. Tidak boleh ada daerah yang dianggap tidak penting,” tegas Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Meskipun demikian, Sri Mulyani juga menyatakan kesiapannya untuk mendengarkan masukan dari DPR dan membuka kemungkinan untuk mengganti nama mata anggaran tersebut. Dalam suasana yang santai, ia bahkan menyampaikan bahwa perlu pertimbangan serius untuk menemukan nama yang lebih sesuai.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie O.F.P, menegaskan bahwa keputusan untuk mempersoalkan nama anggaran tersebut didasarkan pada kejelasan dan transparansi dalam alokasi anggaran publik. Ia menyoroti bahwa seringkali nama-nama anggaran seperti “dukungan manajemen” tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan anggaran yang sebenarnya.
“Pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan nomenklatur ini dan mengapa kita harus mengikuti? Kita perlu mengaudit alokasi anggaran ini secara cermat karena banyak program yang langsung berdampak pada masyarakat justru mendapat alokasi yang lebih kecil,” ungkap Dolfie O.F.P.
Polemik ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik dan menegaskan peran kritis DPR dalam memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana publik.
(N/014)