MAKKAH -Sidak yang dilakukan oleh Timwas Haji DPR RI di Terminal Shaeeb Amer, Makkah, memunculkan pertanyaan serius terkait operasional bus solawat yang dihentikan sejak Selasa, 6 Juni 2024. Kehadiran Timwas yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Loedwijk Freidrick, bersama Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, serta beberapa anggota lainnya, menjadi momen penting untuk menyoroti kondisi transportasi jemaah Indonesia.
Dalam sidak tersebut, Timwas DPR mengajukan pertanyaan langsung kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mujab, terkait kontrak sewa transportasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Pertanyaan tersebut muncul seiring dengan penghentian operasional bus solawat, yang dianggap sangat penting mengingat jumlah jemaah haji Indonesia yang semakin bertambah.
John Kenedy Azis, salah satu anggota Timwas DPR, menekankan pentingnya transparansi dalam kontrak sewa transportasi tersebut. Ia menyoroti bahwa aktivitas jemaah Indonesia di Makkah masih sangat tinggi, terutama menjelang puncak ibadah haji.
Penghentian sementara bus solawat oleh otoritas Arab Saudi menjadi perhatian utama dalam sidak tersebut. Kang Ace, salah satu anggota Timwas DPR, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penghentian tersebut akan mengganggu pelayanan kepada jemaah, terutama mereka yang baru datang dari Indonesia atau Madinah.
Dalam responsnya, Saiful Mujab menjelaskan bahwa kebijakan penghentian bus solawat bukanlah dari Kemenag, melainkan dari otoritas setempat di Kota Makkah. Meskipun begitu, Kang Ace menekankan pentingnya Kemenag untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah, terutama dalam masalah transportasi.
Sidak Timwas DPR di Terminal Shaeeb Amer, Makkah, menjadi bagian dari upaya pengawasan dan pemantauan terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia. Keberadaan mereka menjadi suara bagi jemaah haji, memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang mereka terima selama menjalankan ibadah haji berjalan dengan baik dan memadai.
(N/014)