JAKARTA -Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkapkan kekhawatiran terkait pagu indikatif tahun anggaran 2025 yang dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan kebijakan baru dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, dia menyatakan bahwa meskipun terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun dibanding tahun sebelumnya, alokasi tersebut belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan yang ditetapkan.
Menurut Nadiem, pagu indikatif 2025 mencapai Rp 83,18 triliun, yang mengalami penurunan dari pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp 15,8 triliun. Untuk memastikan program prioritas dapat dilanjutkan dan diakselerasi, Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Suharti, menambahkan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut telah melalui beberapa kali rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dengan kementerian. Usulan tersebut mencerminkan kebutuhan yang mendesak, seperti peningkatan kualitas perguruan tinggi, pendidikan vokasi, pendidikan usia dini, dan bidang olahraga.
Rapat kerja tersebut menjadi wadah bagi Kemendikbudristek untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta usulan solusi kepada pihak legislatif. Keputusan mengenai persetujuan pagu indikatif dan tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun tersebut akan diambil dalam rapat hari ini oleh Komisi X DPR.
Kekhawatiran Nadiem Makarim terhadap kekurangan anggaran ini menjadi sorotan utama dalam rapat kerja tersebut. Usulan tambahan anggaran yang cukup besar juga menimbulkan perdebatan, dengan sejumlah pihak menyoroti ketersediaan dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.
Komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat menjadi fokus utama dalam pembahasan pagu anggaran tersebut. Semua pihak berharap agar keputusan yang diambil nantinya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan sektor pendidikan di Indonesia.
(N/014)