MUARO JAMBI -Angka perceraian di Kabupaten Muaro Jambi terus meningkat sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Pengadilan Agama Sengeti, yang merupakan kelas satu B, telah menangani sebanyak 766 perkara perceraian selama periode tersebut.
Setiap harinya, Pengadilan Agama Sengeti ramai dikunjungi oleh pemohon yang akan mengurus berkas maupun menjalani sidang perceraian. Faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, dan masalah ekonomi telah lama menjadi penyebab umum perceraian. Namun, baru-baru ini, pertengkaran suami istri akibat judi online juga turut menjadi pemicu perceraian di daerah ini.
Dalam dua tahun terakhir, angka perceraian di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sengeti telah menangani 559 perkara perceraian. Sedangkan pada tahun 2024, hingga pertengahan tahun, telah ada 207 perkara perceraian yang ditangani.
Ratusan gugatan cerai yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Sengeti terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Selain faktor ekonomi, KDRT, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak, kasus perceraian di Kabupaten Muaro Jambi juga didominasi oleh pertengkaran akibat suami kecanduan judi online.
Selain masyarakat umum, sebagian pemohon yang mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengeti juga berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Panitera Pengadilan Agama Sengeti, Ghozi, menjelaskan bahwa selama tahun 2023 hingga 2024, tercatat ada 22 ASN yang bercerai.
Selain perceraian, jumlah permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dini juga cukup tinggi selama periode tersebut. Permohonan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti hamil di luar nikah, perjodohan, pergaulan bebas, hingga untuk menghindari perbuatan zina.
Ghozi, panitera Pengadilan Agama Sengeti, menegaskan bahwa tingginya jumlah perkara perceraian dan dispensasi kawin membuat pengadilan agama setempat sedikit kewalahan. Bahkan, Pengadilan Agama Sengeti harus menggelar puluhan sidang cerai dan dispensasi kawin setiap harinya.
Tingginya angka perceraian dan dispensasi kawin ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi masalah ini.
(N/014)