JAKARTA -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan perihal keberlanjutan penerimaan bantuan sosial (bansos) oleh pejabat eselon I di Bappenas. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/6).
Suharso menyoroti fakta bahwa pejabat eselon I di Bappenas masih menerima bansos, sebuah fenomena yang menurutnya patut dipertanyakan. “Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan. Pak Sekjen Kemenkeu ketawa kan, dan sampai sekarang Kemal (pejabat eselon I Bappenas) masih terima, kemarin saya tanya masih terima dan dia sudah berikan kepada lebih berhak,” ungkap Suharso.
Regsosek sendiri merupakan sistem pendataan kependudukan yang bertujuan untuk mencakup profil sosial ekonomi serta tingkat kesejahteraan penduduk secara komprehensif. Data dari Regsosek ini diharapkan dapat terintegrasi dengan baik antar kementerian/lembaga serta dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam konteks ini, Suharso berharap bahwa Regsosek dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam penyaluran bansos kepada mereka yang membutuhkan. “Informasi yang dimiliki Regsosek akan memudahkan untuk mengidentifikasi para penerima manfaat atau kelompok penerima manfaat,” tambahnya.
Penerapan Regsosek diharapkan tidak hanya sebagai alat untuk distribusi bansos, tetapi juga sebagai instrumen untuk menganalisis dan memahami lebih dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data yang terkumpul dari Regsosek diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Suharso juga menggarisbawahi bahwa meskipun Indeks Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Indonesia saat ini mendekati USD 5.000 dan ditargetkan mencapai sekitar USD 5.500 pada tahun 2025, namun tantangan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi masih jauh. “Kita ingin mencapai GNI per kapita sekitar USD 26.000 di masa mendatang, karena batas ambang GNI per kapita dunia terus bergerak dinamis,” jelasnya.
Dengan demikian, upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pendataan melalui Regsosek menjadi kunci utama dalam mendukung upaya menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
(N/014)