JAKARTA -Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyuarakan kekhawatirannya terhadap wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan 2025. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada pengurangan pendapatan guru, khususnya guru honorer dan guru di madrasah swasta.
Satriwan menjelaskan bahwa jika siswa libur, tidak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, yang berarti guru juga akan libur. Hal ini berpotensi membuat yayasan atau lembaga pendidikan tidak membayarkan gaji guru secara penuh, terutama terkait komponen biaya transportasi. “Karena kalau siswa libur, tidak ada aktivitas di sekolah, guru pun libur. Kalau yayasan itu tidak akan membayarkan gaji guru secara penuh,” ujarnya.
P2G mengingatkan bahwa kebijakan tersebut datang pada waktu yang sensitif, di mana kebutuhan hidup masyarakat, terutama selama Ramadhan dan Idul Fitri, cenderung meningkat. “Di satu sisi kebutuhan meningkat untuk bulan puasa, untuk Idul Fitri, tapi penghasilan guru-guru justru menurun drastis,” tambah Satriwan.
Selain dampak pada pendapatan guru, P2G juga menilai kebijakan libur sekolah selama Ramadhan dapat memengaruhi proses pembelajaran. Satriwan menyatakan bahwa siswa akan kehilangan waktu belajar yang sangat berharga, yang akan berdampak pada pemenuhan materi pelajaran. “Mata pelajaran dan pembelajaran tentu akan banyak yang tidak terpenuhi karena anak-anak libur,” kata Satriwan.
Dia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kecenderungan siswa menghabiskan waktu libur dengan kegiatan yang tidak produktif, seperti bermain game online. “Alih-alih anak-anak fokus beribadah di rumah selama Ramadhan, yang akan timbul justru fokus berselancar di dunia maya, menghabiskan waktu untuk main game online,” ucap Satriwan, sembari mengingatkan bahwa tidak semua orangtua dapat memantau anak-anak mereka secara penuh selama libur panjang.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) telah menyepakati rencana libur sekolah pada Ramadhan 2025. Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan ini telah dibahas lintas kementerian dan masih menunggu Surat Edaran (SE) bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. “Tunggu sampai ada SE bersama, mudah-mudahan dalam waktu singkat,” ujar Abdul Mu’ti.
(N/014)