JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pembentukan panitia seleksi (pansel) yang bertugas untuk memilih anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 37 tahun 2024, dengan mengangkat sembilan anggota pansel dari berbagai latar belakang profesional.
Menurut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, pansel ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden dan akan melaporkan proses seleksi mereka melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Proses pemilihan anggota Kompolnas periode mendatang diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pansel dipimpin oleh Prof (Ris) Hermawan Sulistyo, yang juga merangkap sebagai Ketua, didampingi oleh Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakil Ketua. Dr Yenti Gunarsih ditunjuk sebagai Sekretaris pansel. Selain itu, ada lima anggota lain yang terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk dari kepolisian dan juga dari kalangan sipil.
Berikut adalah sembilan nama yang terpilih sebagai anggota pansel Kompolnas:
Prof (Ris) Hermawan Sulistyo (Ketua merangkap anggota)Komjen Ahmad Dofiri (Wakil ketua merangkap anggota)Dr Yenti Gunarsih (Sekretaris merangkap anggota)Drs Puja Laksana M. Hum/Plt Deputi5Kamtibmas – Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polhukam (anggota)Alfito Deannova Ginting (anggota)Inspektur Jenderal (purn) Bekto Suprapto (anggota)Inspektur Jenderal (purn) Carlo Brix Tewu (anggota)Nur Kholis (anggota)Edi Saputra Hasibuan (anggota)
Setiap anggota pansel dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi mereka dalam bidangnya masing-masing, dengan tujuan untuk memastikan proses seleksi anggota Kompolnas berlangsung transparan dan berkualitas. Pansel ini akan bertugas untuk mengevaluasi kualifikasi serta integritas calon anggota Kompolnas guna memastikan lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengawasi dan mengontrol kepolisian nasional.
Proses seleksi anggota Kompolnas ini diharapkan dapat menemukan para pemimpin yang memenuhi standar tinggi dalam bidang hukum, keamanan, dan kepolisian, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang adil dan profesional dari aparat penegak hukum.
(N/014)