JAKARTA -Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang akan diimplementasikan pada tahun 2025. Keputusan ini didukung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah dipersiapkan dengan mempertimbangkan prioritas daerah, indeks kesejahteraan, dan jumlah penduduk setiap wilayah di Indonesia.
Dalam keterangan kepada wartawan di DPR pada Senin (24/6/2024), Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program ini akan difokuskan terlebih dahulu pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menyamakan peluang di seluruh penjuru negeri.
Sebelumnya, Thomas Djiwandono dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan mengapresiasi keputusan anggaran sebesar Rp 71 triliun ini sebagai langkah yang sangat baik. Menurutnya, anggaran ini telah disepakati dalam proses siklus APBN yang melibatkan DPR untuk memastikan pengalokasian yang tepat dan transparan.
“Kami sangat memperhatikan siklus APBN dan anggaran yang telah disepakati harus melewati proses yang ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Thomas dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam komunikasinya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut telah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sri Mulyani menegaskan bahwa besaran anggaran ini sudah termasuk dalam range postur defisit yang telah dirancang, yaitu sekitar 2,29-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Program ini akan diimplementasikan secara bertahap dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, sehingga dapat mencapai target 100 persen secepat mungkin,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu, perwakilan dari kabinet Prabowo-Gibran juga menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan program ini secara bertahap, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Indonesia.
Proses penyusunan RAPBN 2025 akan melibatkan semua pihak terkait, termasuk DPR, untuk memastikan keterlibatan yang transparan dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Detail lebih lanjut terkait pelaksanaan dan mekanisme program ini akan dijelaskan oleh tim dari pemerintahan Prabowo Subianto dalam waktu yang akan datang.
Dengan demikian, langkah pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.
(N/014)