JAKARTA -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menarik perhatian publik dengan kebijakannya yang konservatif terkait penambahan utang untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Dalam konferensi pers daring pada Kamis (27/6/2024), Sri Mulyani mengungkapkan strategi pemerintah dalam mengelola defisit APBN yang terjadi akibat kenaikan belanja negara dan penurunan penerimaan.
Pada periode hingga Mei 2024, Sri Mulyani mencatat bahwa pembiayaan anggaran melalui utang hanya mencapai Rp 84,6 triliun, mengalami penurunan signifikan sebesar 28,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit APBN sebesar Rp 21,8 triliun atau setara dengan 0,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi sorotan dalam paparan Sri Mulyani.
Peningkatan belanja negara yang mencapai 14%, mencapai Rp 1.145,3 triliun dari tahun sebelumnya, menjadi faktor utama dalam meningkatnya defisit tersebut. Sementara itu, pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 7,1% menjadi Rp 1.123,5 triliun, menunjukkan tekanan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.
“Mengelola pembiayaan anggaran pada saat kondisi suku bunga dan kurs rupiah tidak menguntungkan merupakan tantangan besar bagi pemerintah,” ujar Sri Mulyani, menjelaskan bahwa penggunaan Surplus Anggaran Lebih (SAL) dari tahun sebelumnya menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan anggaran.
Selain itu, penurunan signifikan dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 12,2%, menjadi Rp 132,2 triliun dari Rp 150,5 triliun, juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola utang negara. Hal ini sejalan dengan strategi untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terdepresiasi hingga 6% terhadap dolar AS.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 200 triliun, menjadi bagian integral dari upaya pemerintah dalam memastikan kestabilan fiskal dan ekonomi nasional. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap langkah kebijakan fiskal memberikan dampak positif jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kehati-hatian Sri Mulyani dalam menambah utang negara menjadi sinyal penting bagi investor dan pasar keuangan global terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kompleks.
(N/014)