SURABAYA -Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kritik keras terkait lambannya respons terhadap serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya. Langkah-langkah mitigasi yang diambil dinilai terlambat oleh para ahli telematika dan masyarakat luas, memicu kekhawatiran akan keamanan data sensitif milik negara dan masyarakat.
Menurut Roy Suryo, pakar telematika yang terlibat dalam diskusi daring baru-baru ini, pemerintah seharusnya merespons serangan siber dalam hitungan jam, bukan hari, minggu, atau bahkan bulan. “Dalam menghadapi serangan siber, waktu respons sangat krusial. Tertunda 3 hari setelah kejadian dan baru membuat langkah mitigasi setelah 7 hari adalah tidak dapat diterima,” tegas Roy Suryo.
Insiden tersebut menyoroti kelemahan sistem keamanan cyber di Indonesia, di mana PDN Sementara Surabaya diserang menggunakan ransomware terbaru, Brain Cipher Ransomware. Peretas mengancam untuk merilis data yang disandera ke publik kecuali tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar dibayar.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa hanya 2 persen dari data di PDN Surabaya yang telah terbackup di PDN Batam, menambah kompleksitas masalah tersebut. Ini meningkatkan risiko kehilangan data yang tak ternilai harganya jika tebusan tidak dibayar atau jika data bocor ke publik.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejauh ini belum memberikan respons yang memadai terkait serangan ini. Roy Suryo menyoroti bahwa rencana mitigasi yang disusun dalam rapat parlemen dengan waktu 6 bulan dianggap terlalu lambat mengingat tingkat urgensi yang ada. “Jika rencana itu diterapkan, maka data milik negara dan masyarakat bisa saja sudah diobrak-abrik oleh para peretas,” ujarnya dengan nada prihatin.
Masyarakat pun mulai mengajukan tuntutan untuk bertanggung jawab atas kebocoran data yang disebabkan oleh serangan ini. “Ada potensi besar untuk aksi protes massal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas insiden PDN Sementara ini,” tambah Roy Suryo.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan sistem keamanan cyber nasional dan respons cepat dalam menghadapi ancaman serangan siber. Dalam era digital yang semakin kompleks, keamanan data menjadi kunci utama untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pun menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan keamanan data yang lebih baik di masa depan.
(N/014)