JAKARTA -Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mulai menagih Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) terkait nama-nama anggota mereka yang terlibat dalam praktik judi online (judol). Menurut Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, nama-nama tersebut telah didistribusikan kepada pihak-pihak yang meminta informasi tersebut.
Dalam jumpa pers di kantor Kemenkopolhukam pada Jumat (5/7/2024), Hadi menyatakan, “Terkait judi online, kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian, lembaga yang terlibat judi online. Langsung kami tandatangani, kami serahkan.”
Tidak hanya kepada kementerian dan lembaga, Kemenkopolhukam juga memberikan daftar nama-nama yang terlibat judi online kepada pemerintah daerah. “Termasuk kami juga memberikan ada beberapa pemerintahan daerah juga meminta siapa saja yang terlibat di lingkaran pemerintah daerah,” tambah Hadi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring pada Jumat (14/6/2024). Keppres ini mengatur pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghapuskan praktik perjudian online yang semakin meresahkan masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa judi online tidak hanya merugikan pemainnya secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan kehidupan dengan beberapa kasus yang berujung tragis. Langkah-langkah tegas dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ilegal ini tidak lagi merusak kehidupan masyarakat.
(N/014)