JAKARTA -Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) menggelar aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jakarta PusatJl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 . Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan mereka terhadap penanganan pemerintah terhadap serangan ransomware yang mengincar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, dalam pidatonya menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah karena tidak pernah mengeluarkan permintaan maaf atas insiden tersebut. “Coba tolong dikoreksi kalau memang teman-teman pernah mendengar pemerintah meminta maaf atas kelalaiannya mereka dan ketidakbecusan mereka saat mengelola data masyarakat dan keamanan siber,” ungkap Nenden dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa ketiadaan permintaan maaf dari pemerintah menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak merasa bersalah atas kejadian tersebut. “Kalau saya tidak pernah mendengar sama sekali [permintaan maaf], dan itu membuktikan jangan-jangan mereka sama sekali merasa tidak bersalah, bahwa mereka tidak becus dalam mengurus keamanan siber maupun keamanan data warga,” lanjutnya.
Aksi demonstrasi ini juga menghadirkan massa yang terdiri dari anggota Akamsi dan pendukung lainnya yang menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sikap pemerintah. Beberapa spanduk bertuliskan “Budi Arie Out” dan “Kartu Merahkan Budi Arie” terlihat di lokasi demonstrasi, menuntut Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak hanya itu, mereka juga menyuarakan kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang dinilai sering memilih Menkominfo yang tidak kompeten.
Massa juga menggunakan kreativitas untuk menyuarakan protes mereka. Aksi teatrikal dengan mengenakan topeng berwajah Budi Arie dilakukan, sementara tape art dengan tulisan “Buang Budi” dan gambar tong sampah serta kotoran turut dijadikan bagian dari ekspresi protes mereka.
Kondisi di sekitar Kantor Kemenkominfo pada saat itu menjadi semakin ramai dengan kehadiran media dan warga yang mendukung aksi protes ini. Mereka juga membawa gambar meme yang mengkritik kinerja Kominfo dan mengekspresikan kegelisahan terhadap keamanan data nasional.
Dalam kesempatan ini, massa juga mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi masalah keamanan siber di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data publik dan infrastruktur siber nasional.
Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan tekanan terhadap pemerintah untuk memperbaiki sistem keamanan siber negara. Namun, respons pemerintah atas tuntutan dan kekecewaan ini masih menunggu untuk diketahui lebih lanjut.
(N/014)