JAKARTA -Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengangkat fenomena “no viral, no justice” dalam sidang rapat paripurna pada Kamis (11/7), menyoroti pesimisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Puan menegaskan bahwa fenomena ini muncul karena kepercayaan masyarakat terhadap respons negara yang terlambat atau tidak memadai dalam menangani berbagai permasalahan.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat mengambil inisiatif dengan memviralkan permasalahan di media sosial sebagai bentuk keadilan alternatif,” ujar Puan dalam sidang yang digelar di Gedung Nusantara II, Kantor DPR RI, Jakarta Pusat.
Menurut Puan, tantangan ini harus dijawab dengan lebih baik oleh lembaga-lembaga negara agar mampu menangani masalah-masalah sosial yang kompleks. Ia menekankan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif demi kepentingan rakyat.
“Rakyat telah memberikan mandat kepada lembaga-lembaga kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Saatnya bagi kita untuk bekerja lebih efektif dalam menangani urusan-urusan rakyat,” tambah Puan.
Puan juga menegaskan komitmen DPR RI untuk memenuhi harapan rakyat dengan membangun kelembagaan yang kuat dan menjalankan kewenangan legislatif dengan penuh tanggung jawab.
“Mari kita, sebagai anggota DPR RI, bekerja dengan komitmen untuk terus memperkuat dan menegakkan prinsip demokrasi dengan penuh keadaban,” pungkasnya.
Dalam konteks ini, Puan menekankan pentingnya kerja sama dan perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan publik demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(N/014)