JAKARTA -Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menghadapi sorotan publik atas kunjungan kontroversial lima anggota Nahdliyin ke Israel. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, di Yerusalem pada awal Juli 2024, yang menimbulkan reaksi tajam di kalangan masyarakat dan internal NU.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor PBNU Jakarta pada Selasa (16/7), Gus Yahya dengan tegas menyampaikan permintaan maaf atas keputusan yang diambil oleh kelima tokoh tersebut. “Apa pun yang terjadi, saya sebagai Ketua PBNU minta maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini,” ungkapnya dengan nada tegas namun penuh penyesalan.
Kelima tokoh yang terlibat dalam kunjungan kontroversial ini adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Maarif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Kunjungan mereka dinilai tidak sensitif terhadap isu sensitif Israel-Palestina, yang merupakan perhatian utama bagi organisasi besar seperti PBNU.
Gus Yahya juga mengungkapkan bahwa PBNU memiliki aturan khusus terkait kegiatan internasional yang harus diikuti oleh semua anggotanya. “Setiap kegiatan anggota PBNU yang ingin melakukan agenda internasional harus mengajukan izin organisasi. Mereka tidak melakukan hal tersebut, sehingga ini merupakan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah ini, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU akan menyerahkan proses penanganan sanksi kepada NU DKI Jakarta. “Sanksi akan diberlakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan,” tambahnya.
Namun demikian, Gus Yahya juga mengharapkan agar masyarakat dan publik bisa berlapang dada dalam menyikapi insiden ini. “Saya juga memohon maaf atas nama mereka kepada masyarakat luas. Semoga masyarakat dapat memaafkan dan semoga kejadian ini tidak terulang di masa yang akan datang,” ujarnya dengan nada harap dan permohonan yang tulus.
Kontroversi kunjungan ini menunjukkan pentingnya sensitivitas dan kesadaran terhadap isu-isu internasional yang sensitif, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara. PBNU, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan anggotanya untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.
(N/014)