BITVONLINE.COM-Kondisi Kota Medan mulai memanas sejak diterapkannya parkir berlangganan terhadap seluruh kendaraan tanpa pandang bulu. Mau warga Medan atau bukan, seluruh sudah dipaksa membeli stiker parkir dengan variasi harga sesuai kendaraan yang dibawa.
Bahkan, saat ini petugas Dishub Kota Medan tidak segan-segan menuduh Ketua DPRD Medan Hasyim sebagai biang disahkannya parkir berlangganan dengan membeberkannya kepada masyarakat khususnya warga Tionghoa.
Hal itu terungkap dalam sebuah rekaman video berdurasi 35 detik yang dikirimkan oleh warga ke Awak Media ,Tampak petugas Dishub Kota Medan berseragam lengkap yang dari label identitasnya diketahui bernama Sulkani Lubis lagi berdebat dengan seorang pemilik mobil dengan logat Tionghoa.
Kepada pemilik mobil, Sulkani Lubis menyatakan bahwa aturan parkir berlangganan sudah disahkan oleh Ketua DPRD Medan Hasyim. Padahal, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan.
Sekarang parkirnya pakai barcode, Rp130 pertahun. Diluar kota harus ada (red stiker berlangganan), ini buka pemaksaan, ini wajib. Pemerintah yang nyuruh, Hasyim (red. Ketua DPRD Medan) yang ketuk palu,” ungkap Sulkani Lubis.
Sulkani juga secara terang-terangan mengusir penilik kendaraan karena tidak memiliki stiker parkir berlangganan sesuai yang diinstruksikan Kadishub Medan Iswar Lubis.
Diketahui, parkir berlangganan menjadi polemik saat ini karena seperti penghisap darah. Pasalnya, di saat parkir konvensional gratis yang tidak beres dan e-parking baru berlaku tiga bulan,kini malah diganti dengan kebijakan parkir berlangganan.
Masyarakat memberontak karena tidak ada jaminan bagi mereka untuk bebas kutipan parkir setelah membeli stiker parkir berlangganan. Apalagi, Dishub Medan sendiri belum mampu memberangus juru parkir ilegal seperti yang mereka jelaskan dalam perwal terbaru ini.
Sementara itu, Kadishub Kota Medan Iswar Lubis sendiri terus bungkam dan mengabaikan permintaan konfirmasi dari Wartawan soal kebijakan parkir yang dinilai hanya berorientasi pada uang saja, bukan layanan. Biar publik yang menilai atas kebungkaman kadisdishub di medan.
(KRISNA)