JAKARTA –Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani masalah impor barang ilegal yang terus mengancam kedaulatan ekonomi Tanah Air. Pengumuman ini disampaikan saat acara peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Rabu (17/7/2024).
Dalam sambutannya, Menteri Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Satgas impor ilegal ini akan segera diresmikan dalam waktu dekat, sebagai respons terhadap meningkatnya aliran barang-barang impor ilegal ke Indonesia. “Kami berharap Satgas ini dapat terbentuk secepatnya, mungkin besok Jumat sudah bisa terbentuk,” ucapnya dengan tegas.
Pembentukan Satgas ini tidak lepas dari kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Jaksa Agung, yang telah melakukan pertemuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi masalah ini. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, untuk membahas rencana ini,” tambah Zulkifli Hasan.
Menteri Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa Satgas ini akan bertindak secara tegas terhadap segala bentuk aktivitas perdagangan barang impor ilegal di Indonesia. “Saya mengingatkan kepada para pelaku yang masih berani menjual dan memasarkan barang-barang impor ilegal untuk segera berhenti. Minggu ini, kami akan menindak tegas semua aktivitas tersebut,” ungkapnya dengan suara lantang.
Satgas ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap industri lokal, terutama industri fashion dan pakaian jadi, yang seringkali terganggu oleh aliran barang impor ilegal yang tidak terkontrol. “Kami akan melakukan yang terbaik dalam penegakan hukum untuk melindungi industri kita, terutama dalam sektor fashion dan garmen,” tegasnya.
Pernyataan Menteri Zulkifli Hasan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi para pelaku usaha lokal dari persaingan yang tidak sehat. Dengan langkah-langkah tegas ini, diharapkan dapat diciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan terjamin bagi semua pihak.
(N/014)